Menjaga keselamatan kebugaran kerja di dalam operasi industri, pasti wajib melibatkan semua pihak yang terlibat, baik pekerja, kontraktor, lingkungan kerja, tempat kerja dan termasuk peralatan yang digunakan. Salah satu langkah untuk meyakinkan bahwa peralatan kerja yang digunakan selama perusahaan beroperasi adalah bersama jalankan uji riksa terhadap tiap tiap peralatan tersebut.
Uji riksa adalah suatu metode untuk melindungi keselamatan karyawan di dalam jalankan operasi dan pengendalian unit. Pelaksanaan uji riksa ini dikerjakan secara berkala terhadap semua peralatan yang ada. Kegiatan uji riksa terhadap alat kerja dikerjakan secara berkala cocok bersama ketetapan perundangan yang berlaku untuk tiap-tiap alat.
Kegiatan uji riksa merupakan tidak benar satu hal yang tidak asing dan melekat terhadap bidang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Terlebih banyak perusahaan atau tempat kerja yang mengfungsikan beragam peralatan yang wajib dikerjakan pemeriksanaan yang tidak benar satunya bersama jalankan uji riksa ini.
Manfaat uji riksa peralatan bagi perusahaan dan pekerja riksa uji
Mencegah, mengurangi lebih-lebih menghalau risiko kecelakaan kerja (zero accident).
Mencegah terjadinya cacat/kematian terhadap tenaga kerja.
Mencegah rusaknya tempat dan peralatan kerja.
Mencegah pencemaran lingkungan dan penduduk disekitar tempat kerja.
Menciptakan dan memelihara derajat kebugaran kerja.
Tujuan berasal dari uji riksa peralatan
Memenuhi syarat-syarat ketetapan perundangan yang berlaku.
Menguji kelayakan manfaat dan operasi peralatan.
Memeriksa dan menguji kekuatan knstruksi (Integritas Structure).
Membuktikan kestabilan di dalam operasi.
Untuk mendapatkan Sertifikat/Ijin Pemakaian atau Re-Sertifikasi (berkala).
Jenis riksa dan uji berdasarkan ketetapan perundang-undangan
Pemeriksaan dan pengujian di dalam pembuatan.
Pemeriksaan dan pengujian pertama di dalam pemanfaatan peralatan instalasi baru dan atau sehabis selesai pemasangan instalasi baru dan atau sehabis selesai pemasangan.
Pemeriksaan dan pengujian berkala cocok bersama ketetapan perundang-undangan yang berlaku.